UIN Alauddin Online - Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Hamdan Juhannis, Ph.D., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin, 10 November 2025.
Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tersebut membahas tata kelola dan dinamika pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). RDP dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si, dan menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Kamaruddin Amin, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Amien Suyitno, sebagai narasumber utama.
Dalam forum tersebut, Prof. Hamdan menyampaikan pandangan strategis mengenai arah peran PTKIN ke depan agar berkontribusi langsung terhadap program prioritas nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI.
“Pandangan umum saya untuk peran PTKIN ke depan adalah bagaimana kita bisa memikirkan bersama agar PTKIN berkontribusi langsung bagi kesuksesan program prioritas Bapak Presiden. Contohnya program MBG. Saya melihat baik PTKIN maupun PTN belum berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap kesuksesan program tersebut,” ujar Prof. Hamdan.
Rektor UIN Alauddin kemudian mencontohkan langkah konkret yang telah dilakukan pihaknya melalui lembaga penjaminan halal kampus.
“Kami di UIN Alauddin telah memulai dari kampus, dengan menginisiasi peran lembaga penjaminan halal. Setiap dapur MBG diwajibkan memiliki sertifikat halal, dan kami menghubungi berbagai dapur di daerah agar dapat memanfaatkan jasa lembaga penjaminan halal kampus kami,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Hamdan juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar-PTKIN dalam mengembangkan kemitraan, pengabdian masyarakat, serta pemberdayaan alumni.
“Kalau PTKIN yang memulai, itu akan luar biasa. Alumni PTKIN itu bagus-bagus, banyak yang kini berperan penting di kementerian dan lembaga. Jika potensi ini disinergikan, kita bisa membangun kekuatan civil society yang dahsyat dan mulai berbicara tentang endowment fund seperti universitas-universitas besar di luar negeri,” tuturnya.
Kehadiran para pimpinan PTKIN dalam forum tersebut diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pendidikan tinggi keagamaan Islam agar semakin relevan, berdaya saing, dan mampu mendukung program prioritas nasional.
Alat AksesVisi
