UIN Alauddin Online - Salah seorang alumni Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) angkatan 2012, Saparuddin Numa S Ip menjadi nahkoda baru Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia (FPSMI) Sulawesi Selatan periode 2021-2025.
Musyawarah Daerah (Musda) dilaksanakan pada Sabtu, 5 Juni 2021 lalu melalui virtual Zoom lantaran masih ditengah wabah Pandemi Covid-19.
"Untuk calon ketua ada empat orang usulan dari peserta Musda itu sendiri. Semuanya berasal dari UIN Alauddin Makassar dan juga Alumni Jurusan Ilmu Perpustakaan," kata Saparuddin (10/6/2021).
Ia menjelaskan, meski ada empat calon ketua dengan jumlah peserta penuh sebanyak 40 suara, jabatan yang diemban saat ini berasal dari hasil aklamasi.
"Dikarenakan pada saat pernyataan sikap, tiga calon menyatakan ketidak siapannya. Ada karena jaraknya jauh dari pusat pemerintahan sebab merupakan pustakawan di Luwu Utara," sambungnya.
Ada pula kata dia, yang tidak siap karena sedang menjabat ketua di organisasi lain dan satunya lagi memiliki kesibukan di sekolah swasta, sehingga banyak agenda yang harus dipersiapkan.
Meski Saparuddin juga memiliki kesibukan sebagai Kepala Perpustakaan di SD Negeri Borong, Makassar dan masih aktif dalam beberapa kegiatan lembaga kemahasiswaan yang kerap menghadiri acara atau menjadi narasumber.
Namun karena tekad yang tinggi membawa perpustakaan sekolah dan madrasah bukan hanya sekadar gedung atau nama melainkan menjadi ruang inspirasi dan inovatif bagi peserta didik, membuat dirinya siap mengemban amanah tersebut.
Amanah yang diberikan timpa dia, tentunya akan dijalankan dan akan berjalan berdampingan dengan pengurus-pengurus yang tergabung dalam berbagai Kabupaten/Kota yang ada di Sulsel untuk memajukan perpustakaan sekolah dan madrasah.
"Kita tau sekarang adalah era digital. Perpustakaan pun harus siap menyambut itu, menjadikan perpustakaan yang berbasis digital agar semakin mudah dijangkau oleh peserta didik," harapnya.
FPSMI sendiri berfokus pada perpustakaan sekolah dan madrasah. Salah satu isu yang paling penting adalah kurangnya perhatian pemerintah di bidang itu.
"Banyak perpustakaan sekolah yang memiliki nama namun tidak memiliki gedung. Adapula yg memiliki gedung namun belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang telah ditetapkan," pungkas lulusan September 2019 ini menjelaskan.
