Sistem Politik Indonesia Harus Ditata Ulang

UIN Online - Saat ini kehidupan bermasyarakat semuanya berjalan secara politis, mulai dari pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, ketua jurusan, dekan, rektor, hingga pemilihan presiden, semuanya secara politis. Saat ini apa yang tidak politis?

Hal tersebut dilontarkan akademisi Unhas yang juga Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan Dr Jayadi Nas MSi dalam kuliah umum yang digelar Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF), Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Senin (23/05/2011).

Jayadi menambahkan karena tuntutan kehidupan tersebut, mahasiswa diharapkan bisa menjadi barometer pergerakan politik utamanya mahasiswa UIN Alauddin yang mengedepankan pergerakan politik yang islami agar betul-betul tercipta masyarakat yang diharapkan.

"Ada kekeliruan dalam mengawal reformasi dewasa ini, reformasi diumpamakan sebagai sebuah mobil, mobil ini dinamakan mobil reformasi. Akan tetapi, kita tidak mengendarai mobil itu sehingga yang mengendarai adalah orang-orang lama yang berakibat tujuan reformasi tidak terwujud. Jangan berharap bisa melakukan perubahan tanpa masuk dapur politik," ujarnya.

Sistem politik indonesia perlu direkonstruksi di mana sekarang sistem yang dianut adalah sistem presidensial tapi cenderung parlementer dalam prakteknya. Segala aktifitas harus melalui parlemen sehingga presiden tidak memiliki wewenang penuh dalam mengatur bangsa ini.

Di samping itu, banyaknya partai politik juga memicu perkembangan bangsa yang lamban.  Pengambilan kebijakan harus menunggu waktu lama karena masing-masing partai memiliki kepentingan masing-masing. Hal ini berimbas pada pemilih dan partai yang tidak lagi memliki ikatan ideologis akan tetapi ikatan pragmatis.

Jayadi menambahkan bahwa yang dibutuhkan negara ini adalah multi partai yang lebih sederhana. "sistem presidensial idealnya dengan multi partai yang lebih sederhana," ujarnya. (*)