UIN Alauddin Online - Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menerima kunjungan Tim Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka evaluasi implementasi sistem kerja dan kedudukan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Agama. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Rektorat Lantai I, Kampus II UIN Alauddin Makassar, Rabu, 2 Juli 2025.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Alauddin Makassar, Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap materi yang akan disampaikan oleh narasumber, khususnya dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan di lingkungan kampus.
Selain itu, Dr. Andi Aderus juga menyampaikan permohonan maaf kepada tim narasumber dan seluruh peserta karena kedua Kepala Biro di satuan kerja UIN Alauddin Makassar yakni Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) serta Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK) tidak dapat hadir dalam kegiatan ini karena sedang dalam proses pergeseran jabatan.
“Kegiatan ini sangat penting dalam rangka memperbaiki sistem kerja dan penataan jabatan di lingkungan kita. Saya berharap seluruh peserta dapat menyimak dengan baik agar nantinya bisa mengimplementasikan hasil kegiatan ini secara optimal di unit kerja masing-masing. Dan kami mohon maaf karena kedua Kepala Biro belum bisa hadir hari ini karena tengah mengalami pergeseran jabatan,” ujar Dr. Andi Aderus.
Acara dipandu oleh Dr. Mutmainah Asmawaty, S.Ag., M.Si., Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Perundang-undangan Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Alauddin Makassar, yang bertindak sebagai moderator.
Tim Biro Ortala Setjen Kemenag RI yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari Kartika Damawanti, S.Kom. (Analis SDM Aparatur Ahli Madya), Hasyim Khumaedi, S.Kom., M.M. (Analis SDM Aparatur Ahli Muda), dan Komang Wahyulia Saraswati, S.Tr.AB., M.AB. (Analis Jabatan).
Mengawali sesi pemaparan, Kartika Damawanti menyampaikan pentingnya sinergi antar unit dan lembaga dalam penataan kelembagaan. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya telah dilakukan pertemuan konsultatif dengan Kanwil dan PTKIN se-Indonesia untuk memperkuat koordinasi dalam rangka reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
“Tanpa sinergitas, penataan kelembagaan mustahil berjalan dengan baik. Kita ingin perubahan yang nyata—before dan after-nya harus terlihat. Sistem kerja harus lebih tertata, lebih produktif, dan mampu mendongkrak indeks reformasi birokrasi kita,” jelas Kartika.
Ia menambahkan bahwa meskipun Kementerian Agama telah meraih predikat A dalam penilaian reformasi birokrasi, masih terdapat ruang untuk perbaikan. “Harapannya, UIN Alauddin bisa menjadi bagian dari world class government,” ujarnya.
Sesi materi utama disampaikan oleh Hasyim Khumaedi yang membahas secara teknis aspek-aspek penting dalam implementasi sistem kerja dan penataan jabatan fungsional. Ia menyoroti pentingnya pemetaan organisasi yang akurat, pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang sesuai, serta peningkatan kinerja melalui struktur kerja yang efisien dan adaptif.
“Penataan organisasi bukan hanya menyangkut struktur, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem kerja dijalankan secara efektif. Jabatan fungsional harus diberdayakan secara optimal agar menjadi pilar profesionalisme birokrasi, bukan sekadar formalitas,” ujar Hasyim.
Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, serta staf pelaksana dari berbagai unit kerja di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan, khususnya dalam sesi tanya jawab yang berlangsung aktif dan interaktif. Para peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan masukan terkait pelaksanaan sistem kerja dan jabatan fungsional di kampus.
Kegiatan berlangsung lancar dan penuh semangat, mencerminkan komitmen UIN Alauddin Makassar dalam mendukung transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berkelas dunia.
