UIN Alauddin Online - Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Alauddin Makassar, Prof Dr. Kamaluddin Abunawas M Ag, dengan tegas menyatakan bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) harus dijalankan sesuai perintah Undang-Undang.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Portal Merpati yang digelar Lembaga Penjaminan Mutu di Ruang Rapat Senat, Lantai IV Gedung Rektorat, Kampus II UIN, Rabu (1/11/2023).
Prof Kamaluddin Abunawas, yang juga merupakan Guru Besar Linguistik Arab, menekankan pentingnya pelaksanaan MBKM, yang merupakan salah satu inisiatif untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada mahasiswa dalam mengembangkan hard skill dan soft skill.
"MBKM ini harus dijalankan karena sudah ada perintah UU. Mamfaatnya besar memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengeksplorasi minat dan bakat selama menjalani pendidikan," kata Prof Kamaluddin.
Lebih lanjut, mantan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Alauddin ini berharap agar MBKM melalui portal Merpati dapat segera diterapkan pada semester mendatang.
"Karena sudah ada perintah dari Pusat, mudah-mudahan MBKM ini dapat dilaksanakan secara serentak pada semester depan," ujarnya, dengan harapan agar program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa.
Selain pembahasan seputar MBKM, Prof Kamaluddin Abunawas juga menyoroti isu terkait Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). "SKPI ini belum terlaksana sehingga harus segera diimplementasikan," ungkapnya.
Dia juga menjelaskan mengenai konsep Semester Antara, yang merupakan salah satu upaya untuk mendukung mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi mereka tepat waktu.
"Semester antara ini adalah antara semester ganjil dan genap. Semester pendek dengan maksimal 9 SKS dan pertemuannya bisa mencapai 16 kali, namun bisa diperpadat untuk memastikan mahasiswa dapat menyelesaikan mata kuliah dengan efisien," tambah Prof Kamaluddin Abunawas.
Sosialisasi Portal Merpati ini merupakan langkah konkret dalam mempersiapkan UIN Alauddin Makassar untuk mengimplementasikan MBKM dan berbagai perubahan penting dalam sistem pendidikan tinggi yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.
