UIN Alauddin Online - Kementerian Agama RI melalui Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mengadakan workshop Pembinaan Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (Dupak) Semester II tahun 2021 Jabatan Fungsional Perbendaharaan.
Acara itu dilaksanakan selama dua hari terhitung Kamis 16 sampai Jumat 17 Desember di Ruang Rapat Senat Lantai IV Gedung Rektorat Kampus II UIN Alauddin, Kelurahan Romang Polong, Kab. Gowa.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) UIN Alauddin Makassar Prof Dr Wahyudin Naro M Hum.
Guru Besar Pendidikan Islam itu didampingi Kepala Biro AUPK Dr Alwan Suban dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Bagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan dan BMN Kemenag Agusli Ilyas.
Prof Wahyudin Naro dalam sambutannya menyampaikan, sejak keluarnya 53 dan 54 dan keluarnya BKN 18 dan 29, Pemerintah semakin genjar melakukan pembinaan bagi seluruh Aparatur Negara.
"Ini patut diapresiasi sejak keluarnya regulasi 53, 54 dan BKN 18, 29, mengintruksikan kepada semua yang bekerja dilingkungan Kementerian dan Lembaga menciptakan profesionalitas bagi pegawai," katanya, Kamis (16/12/2021).
Oleh karena itu, lanjut mantan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi ini langkah langkah Pemerintah, ada yang membawa nikmat dan sengsara.
"Itulah sehingga langkah langkah Pemerintah kita, ada yang membawa nikmat dan sengsara. Membawa nikmatnya itu adalah berbicara jabatan fungsional panjang usia kerja nya," bebernya.
"Yang tidak nikmatnya itu akan dibicarakan. Kalau dulu dilakukan Staff Kepegawaian sekarang kembali ke individu individu," lanjutnya.
Menurut, Prof Wahyudin Naro mengenai soal pengisian Dupak itu kembali kebutuhan personal. Sehingga kata dia, para pegawai harus melek teknologi.
"Berbicara jabatan Dupak ini maka harus kita selalu memahami secara personal, bagaimana mengisi Dupak itu apata lagi yang dilakukan saat sekarang ini adalah by aplikasi. Kalau kita bicara aplikasi harus melek terhadap IT," paparnya.
Prof Wahyudin Naro mengungkapkan masih banyak pegawai yang kurang paham penggunaan teknologi sehingga itu menjadi tantangan dalam pengisian Dupak.
"Nah, ini salah tantangan bagi kita semua. Karena jangan sampai salah pencet dan sebagainya bisa bermasalah. Jadi harus mendudukkan, siapa pejabat yang melakukan pengisian Dupak itu," bebernya.
Dia menambahkan, dalam pengisian jabatan itu harus dimatangkan bersama. "Ini harus dimatangkan bersama karena by aplikasi, seandainya bukan aplikasi bisa dilakukan langkah-langkah komunikasi dan koordinasi yang namanya silaturahmi," bebernya.
Kendati demikian, mantan Pelaksana tugas Biro AUPK itu menyampaikan bahwa dibalik kesusahan ada kemudahan, sehingga dalam prosesnya bekerja sambil belajar.
"Sistem aplikasi ini harus betul-betul memahami bagaimana melaksanakan pengisian Dupak untuk jabatan fungsional. Tapi saya selalu mengatakan bahwa tidak mungkin juga direpotkan sesuatu. Justru ini merupakan motivasi bagi kita semua, istilahnya leaning by dui, kita bekerja sambil belajar," jelasnya.
Terakhir, Ia berharap dengan adanya pembinaan tersebut para peserta Dupak Semester II ini dapat memanfaatkan agar pada saat pengimplementasian dapat berjalan maksimal.
"Semoga kegiatan ini kita dapat dimanfaatkan dengan baik baik. Sehingga pulang ke unit kerja masing-masing tidak bermasalah. Karena kalau angka kredit nya terpenuhi maka kesejahteraan kita juga akan terpenuhi," pungkasnya.
