UIN Alauddin Online- Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Selatan, Lembaga Pembimbing Haji dan Umrah (PHU) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel sukses menggelar Sertifikasi Pembimbing Menarik Haji Angkatan IX (Mandiri) 2024.
Kegiatan ini berlangsung di Asrama Haji Sudiang, mulai pada 22-30 April 2024. Kegiatan ini mengangkat tema "Sinergitas dan Kolaborasi Mewujudkan Pembimbing Menarik Haji yang Moderat dan Berwawasan Global".
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sertifikasi pembimbing menasik haji angkatan IX tahun 2024 ini sebanyak 81 orang, jumlah ini melebihi dari target awal yakni sekitar 40-50 peserta.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prof Abd Rasyid Masri mengungkapkan bahwa pihaknya sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan sertifikasi pembimbing haji dan umrah,
" Saya pastikan bahwa seluruh pembimbing menasik haji dan umrah kami ini merupakan orang-orang yang sudah terlatih dalam menggelar sertifikasi, dan ini merupakan kali pertama kami melakukan bimbingan ini dengan berkolaborasi bersama organisasi masyarakat keagamaan," ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini memiliki legalitas yang berdasarkan pada aturan dari kementerian agama RI,
"Dimana setiap perguruan tinggi yang memiliki jurusan haji dan umrah bisa memfasilitasi pemberian sertifikat kepada para calon pembimbing jamaah haji," tuturnya.
Adapun Direktur Bina Haji Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, H Arsad Hidayat mengajak seluruh peserta menjadi pembimbing yang dapat diandalkan,
"Kegiatan ini merupakan awal dalam rangka menstandarkan pembimbing-pembimbing menasik haji dan umrah, standar ini harus kita penuhi sehingga kita dapat bekerja maksimal sesuai dengan kemampuan terbaik kita, " ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengelaborasi kegiatan ini dengan ormas keagamaan sesuai dengan pola sertifikasi yang dijalankan sejauh ini,
" Dengan menggunakan dua pola pikir yaitu reguler dan mandiri, dimana perguruan tinggi bisa berkolaborasi dengan lembaga apa saja yang membutuhkan sertifikasi pembimbing haji secara mandiri, karena pemerintah dengan pola pikir reguler memilik keterbatasan," tutupnya.
