SIGAP-PPID Dorong Perubahan Tata Kelola Informasi hingga Tingkat Fakultas
UIN Alauddin Online – Mempertahankan predikat Informatif dalam keterbukaan informasi publik membutuhkan lebih dari sekadar pemenuhan indikator penilaian. Pengelolaan informasi harus berjalan secara berkelanjutan dengan standar yang jelas, mulai dari tingkat universitas hingga fakultas dan unit kerja.
Komitmen tersebut menjadi fokus peluncuran proyek perubahan SIGAP-PPID UIN Alauddin Makassar yang dirangkaikan dengan sosialisasi penguatan tata kelola website PPID pelaksana fakultas dan unit kerja, Kamis (12/11/2026).
Proyek perubahan yang digagas Ismi Sabariah, peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan 30, ini mengusung tema “Strategi Penguatan Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Digital Terintegrasi di UIN Alauddin Makassar”.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sekaligus Ketua PPID Utama UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Andi Aderus, mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, penguatan keterbukaan informasi membutuhkan standar tata kelola yang tidak hanya diterapkan di tingkat universitas, tetapi juga di seluruh fakultas.
Ia menilai, keterbukaan informasi tidak dapat berjalan optimal tanpa standar yang jelas sebagai pedoman bagi setiap unit pengelola informasi.
“Program ini sangat mendukung penguatan keterbukaan informasi di UIN Alauddin Makassar. Tidak mungkin informasi dapat terbuka tanpa standar-standar yang telah ditetapkan. Karena itu, standar ini menjadi inovasi yang penting, bukan hanya untuk tingkat universitas, tetapi juga fakultas,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, ia secara resmi melaunching proyek perubahan SIGAP-PPID sebagai langkah penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
Dalam pemaparan proyek perubahannya, Ismi Sabariah menjelaskan bahwa SIGAP-PPID dikembangkan sebagai upaya memperkuat sistem pengelolaan informasi publik secara terintegrasi. Program ini berangkat dari capaian UIN Alauddin yang berhasil meningkatkan predikat keterbukaan informasi dari kategori Tidak Informatif pada 2024 dengan skor 18,12 menjadi Informatif pada 2025 dengan skor 94,38.
Capaian tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat pengelolaan informasi sekaligus mempertahankan predikat Informatif pada tahun-tahun berikutnya.
Melalui SIGAP-PPID, penguatan tata kelola diarahkan pada empat unsur utama, yakni komitmen pimpinan, dukungan integrasi sistem oleh Pustipad, keterlibatan fakultas dan unit kerja sebagai produsen data, serta masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai pengguna layanan informasi.
Untuk mendukung pelaksanaannya, proyek perubahan ini menyiapkan sejumlah instrumen, meliputi kebijakan tata kelola, standar operasional prosedur (SOP) keterbukaan informasi publik, pedoman indikator website PPID pelaksana, serta instrumen monitoring.
Pengelolaan informasi juga diarahkan agar berlangsung secara berkelanjutan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, verifikasi, publikasi, pelayanan, hingga monitoring. Dengan demikian, pemutakhiran informasi pada website fakultas dan unit kerja tidak hanya dilakukan menjelang evaluasi atau visitasi, tetapi menjadi bagian dari aktivitas pengelolaan informasi sehari-hari.
Pada sesi penguatan teknis, narasumber Budi memberikan arahan mengenai optimalisasi website fakultas dan unit kerja. Ia menekankan bahwa penguatan layanan informasi tidak harus dilakukan dengan membangun aplikasi baru. Pengelola cukup mengoptimalkan sistem yang telah tersedia melalui penambahan menu PPID, fitur pencarian informasi, serta Frequently Asked Questions (FAQ) untuk menjawab pertanyaan yang sering disampaikan mahasiswa maupun masyarakat.
Ia juga menjelaskan pembagian pengelolaan informasi berdasarkan kewenangan. Informasi yang bersifat terpusat, seperti beasiswa dan penelitian LP2M, dapat diarahkan melalui tautan ke website universitas. Sementara itu, informasi yang menjadi kewenangan fakultas dikelola langsung oleh masing-masing unit.
Aspek perlindungan data pribadi turut menjadi perhatian dalam pengelolaan website. Operator diingatkan agar tidak memublikasikan informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon pribadi, alamat email pribadi, maupun dokumen mentah yang memuat data personal. Penguatan keamanan juga dilakukan melalui pembaruan kata sandi secara berkala dengan kombinasi yang kuat untuk mengantisipasi peretasan dan penyalahgunaan website.
Diskusi bersama pengelola fakultas dan unit kerja kemudian mengidentifikasi sejumlah kendala, mulai dari keamanan website, penyesuaian tampilan foto dosen, batasan publikasi data, hingga kebutuhan perangkat kerja bagi operator.
Salah satu poin yang mengemuka ialah pentingnya penunjukan penanggung jawab atau person in charge (PIC) website dari unsur tenaga kependidikan yang ditetapkan melalui surat keputusan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan informasi dan keamanan dokumen, sementara mahasiswa tetap dapat dilibatkan dalam produksi konten kreatif.
Melalui peluncuran SIGAP-PPID, seluruh fakultas dan unit kerja diharapkan segera menerapkan standar indikator layanan PPID, melengkapi website dengan menu informasi publik dan FAQ, serta memperjelas penanggung jawab pengelolaan website masing-masing.
Sebagai tindak lanjut, koordinasi dan evaluasi teknis PPID akan diagendakan secara rutin setiap semester bersama Pustipad dan PPID Utama.
Penguatan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama UIN Alauddin Makassar untuk menjaga keterbukaan informasi publik melalui semangat “Informatif Dipertahankan, Tata Kelola Ditingkatkan.”
