Keterbukaan Informasi Tak Cukup di Website, UIN Alauddin Perkuat Regulasi dan Layanan Publik
UIN Alauddin Online – Keterbukaan informasi publik tidak cukup diwujudkan melalui penyediaan informasi pada website. Lebih dari itu, badan publik perlu memastikan informasi dikelola secara transparan, akuntabel, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pemaparan UIN Alauddin Makassar dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 tingkat nasional.
Kegiatan yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada 10–12 November 2026 tersebut dihadiri Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Turut hadir Ketua PPID, Prof. Dr. Andi Aderus, yang juga menjabat Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK), serta Wakil Ketua Pelaksana PPID, Syahbuddin, S.Kom., M.Kom.
Dalam pemaparannya bertajuk Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap pPartisipasi Publik, Rektor menjelaskan sejumlah strategi dan kebijakan yang dikembangkan UIN Alauddin untuk memperkuat tata kelola keterbukaan informasi di lingkungan universitas.
Salah satu langkah strategis yang dipaparkan ialah pengembangan SIGAP-PPID (Sistem Informasi Governance Akses Publik), sebuah inovasi Proyek Perubahan yang digagas oleh Ismi Sabariah, Fungsional Pranata Humas Madya UIn Alauddin Makassar, selaku Project Leader dan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXX BMBPSDM Kementerian Agama RI tahun 2026.
Inovasi ini bertujuan memperkuat tata kelola Keterbukaan Informasi Publik melalui sistem digital yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan seluruh unit kerja dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan berkualitas. SIGAP-PPID mengusung slogan "Informatif Dipertahankan, Tata Kelola Ditingkatkan." Implementasinya diarahkan untuk memperkuat sistem tata kelola keterbukaan informasi, termasuk melalui penyusunan standar dan regulasi sebagai pedoman bagi unit PPID pelaksana di lingkungan universitas.
Penguatan tersebut mencakup penyusunan SOP Keterbukaan Informasi Publik lingkup UIN Alauddin Makassar, pedoman pelaksanaan standar keterbukaan informasi pada website unit PPID pelaksana, serta regulasi penerapan standar indikator keterbukaan informasi publik.
Dalam materi tersebut, UIN Alauddin juga menekankan delapan asas pelaksanaan keterbukaan informasi, yakni transparansi, akuntabilitas, akurasi, kemutakhiran, aksesibilitas, keamanan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Kedelapan asas ini menjadi landasan dalam mendorong pengelolaan informasi publik yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Selain pembenahan regulasi dan sistem, penguatan literasi menjadi bagian dari strategi universitas. Upaya ini dilakukan melalui penguatan strategi komunikasi publik, keikutsertaan tim PPID dalam bimbingan teknis keterbukaan informasi, serta bimtek penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) untuk memperkuat budaya keterbukaan informasi di lingkungan universitas. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPID juga menjadi bagian dari upaya penguatan tersebut.
Materi pemaparan juga memperlihatkan dampak kebijakan keterbukaan informasi terhadap tata kelola internal dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut antara lain tercermin melalui kemudahan akses informasi beasiswa dan penelitian, keterbukaan proses rekrutmen pegawai BLU, akses informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta tersedianya LMS Lentera untuk mendukung akses pembelajaran.
Di sisi lain, universitas juga mengembangkan kemudahan akses pengaduan, akses jurnal, dan layanan informasi pendaftaran wisuda secara daring. Berbagai fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan informasi yang semakin terbuka dan mudah dijangkau sivitas akademika maupun masyarakat.
Melalui pemaparan dalam Uji Publik Monev KIP 2026, UIN Alauddin menunjukkan bahwa keterbukaan informasi ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kelembagaan. Penguatan sistem, regulasi, dan kapasitas pengelola informasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan PPID, tetapi juga mendorong partisipasi publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
