Kesepakatan Bersama UIN Alauddin-Kemenag, Moderasi Beragama hingga Pengembangan Kompetensi ASN
UIN Alauddin Online – Kolaborasi antara perguruan tinggi dan Kementerian Agama tidak cukup berhenti pada pelaksanaan satu kegiatan. Kerja sama perlu membuka ruang pengembangan program yang lebih luas, terutama dalam penguatan moderasi beragama dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Hal tersebut mengemuka dalam penandatanganan kesepakatan bersama antara UIN Alauddin Makassar dan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI, Senin (9/11/2026), di Ruang Rapat Rektor Lantai III Gedung Rektorat, Kampus II UIN Alauddin Makassar.
Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, menyambut kedatangan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., M.T., bersama Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB), Hj. Musyarrafah Amin, S.Sos., M.Si., beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada UIN Alauddin untuk terlibat dalam pelaksanaan pelatihan moderasi beragama. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 60 peserta yang berasal dari berbagai daerah.
Menurutnya, penandatanganan kesepakatan menjadi landasan untuk memperkuat kolaborasi, khususnya dalam implementasi dan relevansi moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI, Prof. Ali Ramdhani, dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antarsatuan kerja untuk mengoptimalkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program. Karena itu, sinergi antarlembaga diperlukan agar target kinerja masing-masing satuan kerja dapat dicapai melalui kegiatan bersama.
Ia juga mengapresiasi kesediaan UIN Alauddin untuk mendukung pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme dana talangan sebagai bentuk komitmen dan kebersamaan dalam menjalankan program.
Namun, menurutnya, kerja sama perguruan tinggi dengan Kementerian Agama tidak semestinya hanya berorientasi pada pemenuhan target kegiatan. Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasan Menteri Agama kepada masyarakat.
Ia menyoroti sejumlah gagasan, mulai dari trilogi kerukunan, ekoteologi, pemberdayaan rumah ibadah, penguatan ekonomi umat, hingga transformasi layanan keagamaan. Gagasan tersebut, menurutnya, perlu dikaji dan disebarluaskan agar tidak berhenti sebagai pemikiran di lingkungan birokrasi.
“Perguruan tinggi tidak hanya bertugas menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga mengamplifikasi berbagai gagasan yang dibangun berdasarkan pemikiran Menteri Agama,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan suatu kerja sama tidak cukup diukur dari penandatanganan dokumen, melainkan dari dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Pusbangkom MKMB, Hj. Musyarrafah Amin, menyoroti peluang perluasan kerja sama pada bidang pengembangan kompetensi ASN. Menurutnya, kolaborasi yang dibangun tidak seharusnya terbatas pada pelaksanaan program moderasi beragama.
Ia menjelaskan, setiap ASN memiliki kewajiban mengikuti pengembangan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahun. Ketentuan tersebut menjadi peluang bagi UIN Alauddin untuk turut mengambil peran dalam penyelenggaraan program pengembangan kompetensi, khususnya bagi ASN di lingkungan Kementerian Agama.
Ia berharap, kerja sama yang telah dibangun dapat menjadi langkah awal untuk merancang program pengembangan kompetensi secara lebih luas dan terencana, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta dukungan anggaran.
Penandatanganan kesepakatan bersama ini diharapkan tidak hanya memperkuat pelaksanaan program moderasi beragama, tetapi juga membuka ruang kolaborasi berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, sinergi antara UIN Alauddin dan Kementerian Agama dapat menghasilkan program yang relevan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
