UIN Alauddin Online - Menteri Agama RI Periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin hadir langsung dalam Training of Trainer (ToT) Penguatan Moderasi Beragama UIN Alauddin Makassar.
Pada kesempatan itu, Lukman Hakim Saefudin di datangkan untuk memberikan materi sekaligus diskusi bersama mengenai materi yang bertajuk moderasi beragama.
Dalam paparannya, Lukman Hakim Saefudin menegaskan Moderasi Beragama yang saat ini sedang menjadi pembicaraan dalam melawan paham ekstrim itu dimiliki oleh semua Agama.
“Moderasi Agama itu bukan hanya milik agama Islam, tapi milik semua agama," tegas Luqman Hakim Saefudin dalam materinya di Hotel Swiss Pantai Losari Kota Makassar, Jumat (14/10/2022).
Dia mengungkapkan, banyak kesalahan persepsi dalam memahami moderasi beragama. Menurutnya, ada yang beranggapan moderasi beragama berarti mengutak atik atau merubah agama.
Padahal, yang dimoderasi Kata Luqman itu bukan agamanya, tapi pemahaman dan pengamalan atau cara beragamanya.
"Moderasi Beragama itu cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara menjawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun keselamatan umum berlandaskan prinsip adil berimbang dan menataati sebagai kesepakatan berbangsa," ujarnya.
Pria yang akrab disapa LHS ini menegaskan, moderasi beragama itu bukanlah hal yang baru, melainkan sesuatu yang menjadi warisan para pendahulu yang berupaya dikontekstualisasi dengan kenyataan zaman hari ini.
"Moderasi itu diperlukan karena ada fenomena melampaui batas atau ekstrim maka kita haru mengetahui mana kutub kutub ekstrim itu harus dinamis tidak boleh statis," jelasnya.
Putra Saifuddin Zuhri mantan Menteri Agama era Presiden Sukarno itu menegaskan lagi, moderasi beragama itu dinamis, tidak statis dan bukan sesuatu yang given, karena ia adalah upaya terus menerus untuk menjaga diri agar tidak terjatuh di kutub ekstrim.
"Moderasi beragama tidak bicara pada tataran individul tapi dalam kehidupan bersama yang mewujudkan inti pokok ajaran agama, melindungai kemanusian dan membangun kemaslahatan bersama dengan prinsip keadilan dan mentaati kontitusi,” pungkasnya.
