Buka ToT Moderasi Beragama di UIN Alauddin, Kaban BMBPSDM Ingatkan Bahaya Perpecahan
UIN Alauddin Online – Keberagaman tidak selalu menjadi jaminan terciptanya persatuan. Perbedaan agama, identitas, dan pemahaman dapat memperkuat kehidupan sosial, tetapi juga berpotensi memicu perpecahan apabila tidak dikelola dengan baik. Hal itu menjadi perhatian Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, saat membuka Training of Trainer (ToT) Moderasi Beragama Tahun 2026 di Makassar, Senin (9/11/2026).
Dalam sambutannya, Ali Ramdhani mengingatkan bahwa agama memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial. Di satu sisi, agama dapat memperkuat solidaritas dan persatuan. Namun, pemahaman keagamaan yang tidak tepat juga dapat melahirkan segregasi sosial, bahkan konflik antarkelompok.
“Agama itu pada satu sisi bisa mengkohesikan sosial. Tetapi pada dimensi tertentu, dia bisa mengakibatkan segregasi sosial. Tergantung perspektif kita dalam beragama,” kata Ali Ramdhani.
Ia mencontohkan konflik di Suriah sebagai gambaran bagaimana pertentangan antarkelompok dapat menghancurkan kehidupan masyarakat dan sebuah negara. Menurutnya, perbedaan yang tidak disikapi secara bijak dapat berkembang menjadi konflik yang mengancam persatuan.
Karena itu, ia mengingatkan bahwa keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama yang dimiliki Indonesia semestinya menjadi kekayaan bangsa. Perbedaan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk saling meniadakan.
Ali Ramdhani menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah upaya mendangkalkan ajaran agama. Hal yang perlu dimoderasikan justru cara pandang, pemahaman, dan sikap manusia dalam menjalankan kehidupan beragama.
“Yang perlu kita moderasikan bukan agama. Sebab agama sudah sangat moderat. Yang kita perlu moderasikan adalah cara pandang kita, cara pengalaman kita, dan sikap kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan empat indikator moderasi beragama yang perlu menjadi perhatian, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penghormatan terhadap budaya lokal.
Terkait toleransi, Ali Ramdhani mengingatkan bahwa menghormati perbedaan bukan berarti membenarkan seluruh tindakan atau menghilangkan prinsip keyakinan masing-masing. Toleransi justru menuntut kesediaan memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan dan mengekspresikan keyakinannya, sekaligus membangun hubungan yang setara.
Prinsip tersebut, menurutnya, juga harus tercermin dalam pelayanan publik. Aparatur Kementerian Agama dituntut memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi, serta memastikan masyarakat memperoleh layanan yang cepat dan berkualitas.
Selain toleransi, sikap antikekerasan menjadi indikator penting lainnya. Ia menekankan bahwa penyampaian ajaran agama tidak semestinya dilakukan melalui pemaksaan maupun tindakan kekerasan.
Ali Ramdhani juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap budaya lokal. Tradisi dan simbol budaya yang berkembang di masyarakat merupakan bagian dari identitas sosial yang perlu dipahami secara bijak. Perbedaan ekspresi budaya tidak semestinya langsung dipandang bertentangan dengan agama selama tidak melanggar prinsip dasar ajarannya.
“Perbedaan itu adalah sesuatu hal yang dipandang sebagai sebuah kekayaan. Bukankah masakan itu enak apabila banyak rasa? Dan bukankah lukisan itu indah apabila banyak warna sepanjang warna itu diatur secara adil, berimbang, dan proporsional,” tuturnya.
ToT Moderasi Beragama Tahun 2026 berlangsung selama tujuh hari, 9–15 November 2026, di Swiss-Belhotel Pantai, Makassar. Sebanyak 60 peserta dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti pelatihan tersebut. Mereka terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama.
UIN Alauddin Makassar menjadi salah satu dari lima perguruan tinggi penyelenggara pelatihan yang didukung pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan dikolaborasikan dengan lembaga di bawah naungan Kementerian Agama.
Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar, Dr. Rosmini Amin, M.Th.I., mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperkuat moderasi beragama. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, perlu menjadi bagian dari ekosistem akademik dan budaya organisasi, bukan sekadar materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan.
Ia menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk melemahkan keyakinan seseorang terhadap agamanya. Sebaliknya, pemahaman agama perlu disertai kemampuan merefleksikan nilai-nilai universal dalam memperlakukan orang lain.
“Pelatihan moderasi beragama bukan dalam rangka melemahkan keyakinan kita, tetapi agar kita tidak hanya sekadar memahami agama yang kita anut, melainkan juga merefleksikan nilai-nilai universal dari agama tersebut, terutama dalam memperlakukan orang lain,” kata Rosmini.
Rosmini berharap pelatihan tersebut menghasilkan perubahan pola pikir dan kemampuan bernalar kritis peserta dalam memandang keberagamaan. Menurutnya, moderasi beragama perlu diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, bukan berhenti sebagai pengetahuan normatif.
“Kita menghendaki bahwa dengan pelatihan moderasi beragama ini akan muncul sebuah perubahan, tidak hanya menghabiskan waktu tujuh hari tanpa ada perubahan,” pungkasnya.
