Gambar Abdul Wahid Haddade, Dosen UIN Alauddin Pertama Suntik Vaksin Sinovac

Abdul Wahid Haddade, Dosen UIN Alauddin Pertama Suntik Vaksin Sinovac

UIN Online - Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Perundang-undangan dan Infokom Sulawesi Selatan  Dr Abdul Wahid Hadade yang juga sebagai Dosen UIN Alauddin Makassar menjadi klaster pertama yang disuntik vaksin Covid-19 jenis Sinovac, Kamis (14/01/2021) kemarin.

Ia bersama Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Pangdam VII Hasanuddin Mayjen Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam, Kepala Dinkes Sulsel Muh Ichsan Mustari, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari.

Selain itu, ada juga Ketua PPNI Sulsel Abdul Rakhmat, Wakil Sekretaris PKK Sulsel Aisyah Ahmad, Bendahara Persakmi Eha Sumatri, Ketua Persatuan Apoteker Indonesia Sulsel Prof Gemini Alam, Ketua KNPI Sulsel Nur Qanitha, MPI KNPI Sulsel Imran Eka, Wakil Sekretaris Persatuan Dokter Gigi Indonesia Ardiansyah Pawinru.

Dr Abdul Wahid Hadade mengatakan yang pertama kali harusnya dari MUI Sul-Sel untuk divaksin adalah Sekretaris Jenderal Prof. Galib, namun karena usianya sudah di atas 60 tahun sehingga dilimpahkan wewenang itu ke Dia.

"Ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi dari sisi kesehatan. Dan setidaknya ada 16 item yang ditanyakan pada saat screening pra vaksin di antaranya tidak pernah terkonfirmasi Covid-19 bersama anggota keluarganya, tidak memiliki riwayat penyakit jantung, tidak pernah terkena sesak nafas (ISPA), tidak pernah cuci darah disebabkan penyakit ginjal, tidak terkena penyakit HIV AIDS," ujarnya.

Menurutnya, setelah disuntik, petugas kesehatan melakukan observasi selama 30 menit untuk mengetahui apakah ada gejala tertentu seperti demam, sesak nafas dan jantung berdebar. Kalau tidak muncul gejala sepeti selama masa observasi, mereka dipersilahkan untuk meninggalkan tempat.

"Hingga saat ini,  tidak ada gejala. Entah kalau yang lain karena masing-masing orang beda kesannya. Saya merasa bahwa vaksin Covid 19 ini sama seperti vaksin yang lain misalnya vaksin Meningitis yang biasanya dipersyaratkan bagi calon jemaah haji dan umrah," jelasnya.

Terkait pro dan kontra vaksin tersebut, ia membeberkan setiap kebijakan pasti menuai. Dan Ia yakin  keputusan pemerintah untuk menyediakan vaksin adalah bentuk kepedulian dan perlindungan negara terhadap rakyatnya. "Keyakinan itu muncul dari hasil pengamatan yang cukup serius dari asal usul vaksin itu yang dihasilkan oleh para pakar di bidangnya. Ditambah lagi dengan uji klinis dari BPOM dan fatwa halal dan suci dari MUI," katanya.


Terakhir, ia mengungkapkan orang-orang yang tidak mau divaksin biasanya terframing dari awal bahwa setiap kebijakan dari pemerintah itu adalah keliru yang pada akhirnya mengakses seluruh berita-berita yang bisa mengukuhkan argumenya meskipun berita itu adalah berita yang tidak layak untuk dikonsumsi alias berita hoax.

Pada program vaksinasi Covid-19 tahap pertama ini pemerintah telah membuat daftar prioritas penerima vaksin. Kelompok prioritas pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lain.

Terkait pemberian vaksin ini, pemerintah juga menargetkan setidaknya 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa yang harus diberi vaksin. Ini agar terbentuk kekebalan populasi atau herd immunity.

Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac. BPOM menyebut vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.

Kepala BPOM Penny K. Lukito memastikan vaksin Covid-19 Sinovac aman digunakan. Menurutnya, efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang.

Efek samping bersifat lokal di antaranya berupa nyeri, iritasi, pembengkakan. Sementara efek samping sistemik, berupa nyeri otot, fetik, dan demam.

Sedangkan frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit atau diare yang dilaporkan hanya 0,1 sampai dengan 1 persen. Efek samping tersebut bukan efek samping yang berbahaya dan dapat pulih kembali.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa halal untuk penggunaan vaksin Sinovac.

Pemerintah melangsungkan vaksinasi perdana mulai 13 Januari, hari ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pejabat lainnya menjadi klaster pertama yang disuntik vaksin Covid-19.

Previous Post UIN Alauddin dan UNU Gorontalo Teken Kerjasama Program Pascasarjana
Next Post UKM LIMA Gelar Musyawarah Anggota