Gambar Prof Barsihannor Dorong Kampus Perkuat Kebijakan Moderasi Beragama hingga Ruang Digital

Prof Barsihannor Dorong Kampus Perkuat Kebijakan Moderasi Beragama hingga Ruang Digital

UIN Alauddin Online – Penguatan moderasi beragama di perguruan tinggi tidak cukup dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau kegiatan seremonial. Nilai-nilai moderasi perlu diterjemahkan menjadi kebijakan institusi yang mengatur pendidikan, pelayanan, kehidupan kemahasiswaan, hingga interaksi di ruang digital.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pemikiran Guru Besar Pemikiran dan Filsafat Islam UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Barsihannor, M.Ag., saat membawakan materi Kebijakan Kampus dalam Implementasi Moderasi Beragama pada Program Training of Trainer (ToT) Moderasi Beragama yang diselenggarakan LP2M UIN Alauddin Makassar di Swissbell Hotel, Rabu 11 November 2026.

Barsihannor memandang perguruan tinggi sebagai miniatur Indonesia. Di dalamnya terdapat keragaman agama, mazhab, organisasi, etnis, bahasa, tradisi, generasi, hingga pandangan politik. Kondisi tersebut menjadikan kampus sebagai ruang strategis untuk membangun kehidupan bersama yang menghargai perbedaan.

Namun, keberagaman juga menyimpan tantangan. Tanpa pengelolaan yang tepat, perbedaan berpotensi berkembang menjadi diskriminasi, segregasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan.

Menurut Barsihannor, moderasi beragama bukan upaya menyeragamkan keyakinan ataupun meminta seseorang mengurangi keimanannya. Moderasi justru mengatur bagaimana perbedaan dapat hadir dan berinteraksi secara adil dalam ruang bersama.

“Moderasi tidak meminta seseorang mengurangi keyakinannya; moderasi menuntun cara keyakinan hadir di ruang bersama,” demikian penegasan dalam materi yang dipaparkannya.

Ia menjelaskan, kebijakan moderasi beragama harus dibangun di atas empat landasan filosofis, yakni martabat manusia, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip tersebut memastikan setiap warga kampus mendapatkan penghormatan terhadap hak dan keyakinannya tanpa perlakuan diskriminatif.

Lebih jauh, implementasi moderasi beragama membutuhkan keberpihakan kebijakan dari pimpinan perguruan tinggi. Barsihannor menguraikan lima aspek yang perlu diperkuat, yaitu regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, serta data dan evaluasi.

Dalam aspek regulasi, kampus dapat menerbitkan keputusan atau peraturan rektor yang memuat mandat, tujuan, prinsip, pembagian peran, dan perlindungan hak. Dari sisi kelembagaan, keberadaan Rumah Moderasi Beragama atau unit koordinasi lintas fakultas diperlukan untuk memastikan program berjalan secara terarah.


Penguatan kapasitas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pengelola asrama, hingga tenaga keamanan juga menjadi bagian dari agenda tersebut. Dukungan anggaran dan sistem evaluasi diperlukan agar implementasi moderasi tidak berhenti pada komitmen tertulis.

Salah satu perhatian penting dalam pemaparannya adalah perluasan implementasi moderasi beragama ke ruang digital. Literasi media, pemeriksaan fakta, etika penggunaan kecerdasan buatan, serta upaya melawan ujaran kebencian dinilai perlu menjadi bagian dari pengalaman pendidikan mahasiswa.

Di lingkungan akademik, nilai moderasi dapat diintegrasikan melalui kurikulum, metode pembelajaran berbasis dialog, diskusi lintas perspektif, kegiatan kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara dalam pelayanan kampus, prinsip nondiskriminasi dan akomodasi ibadah yang adil perlu dijamin.

Gagasan tersebut sejalan dengan kerangka kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024. Penguatan moderasi beragama juga bertumpu pada empat indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta akomodatif terhadap budaya lokal.

Untuk memastikan kebijakan berjalan, Barsihannor menawarkan peta jalan implementasi selama 12 bulan. Tahap awal dilakukan melalui pemetaan regulasi, survei iklim kampus, serta identifikasi risiko dan kebutuhan. Berikutnya, kampus menata regulasi, kelembagaan, anggaran, dan indikator sebelum memasuki tahap pelaksanaan program.

Tiga bulan terakhir diarahkan untuk mengevaluasi perubahan, menindaklanjuti pengaduan, serta memublikasikan laporan sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Bagi Barsihannor, ukuran keberhasilan moderasi beragama bukan terletak pada banyaknya kegiatan yang digelar, melainkan pada perubahan nyata dalam kehidupan warga kampus.

“Kampus moderat bukan kampus yang meniadakan perbedaan, tetapi kampus yang menjadikan perbedaan sebagai sumber ilmu, keadilan, dan kemajuan peradaban,” demikian pesan yang menjadi penutup pemaparannya.

Previous Post Dosen Arsitektur UIN Alauddin Jajaki Kolaborasi Riset dengan Leiden University
Next Post Pelayanan, Pembinaan, dan Perlindungan Jemaah Jadi Sorotan dalam Kuliah Umum FDK UIN Alauddin