UIN Alauddin Online - Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara ( Siyasah Syar'iyyah ) Fakultas Syariah Hukum (FSH) UIN Alauddin Makassar melaksanakan salah satu kegiatan program Penguatan Kompetensi Mahasiswa dalam bidang Legal Drafting di Baruga Angin Mammiri Rujab Walikota Makassar pada Senin, 23 Oktober 2023.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Fakultas Syariah, dalam hal ini Wakil Dekan I bidang Akademik Dr Rahman Syamsuddin SH MH, Kajur dan Sekjur HTN Dr H Andi Muhammad Akmal S Ag M Hi dan Hisbullah SH MH, serta tak ketinggalan para Dosen.
Kegiatan ini menghadirkan pemateri sesi I Dr Daniati S STP MH merupakan Kabag Hukum Pemerintah Kota Makassar dan Dr Mustakim Mahmud SH MH yang juga merupakan Direktur MM Law Firm/ Alumni HTN FSH UIN Alauddin tahun 2012 yang dipandu oleh Sofyan SH MH.
Pemateri sesi II Andi Tenri Tappu SH MH merupakan Sub. Koordinator Produk Hukum Pemprov Sulsel dan Muallim SH MH yang dipandu oleh Mulham Jaki Asri SH MH, serta diikuti oleh Mahasiswa HTN.
Dalam laporannya, Kajur HTN menyampaikan bahwa kegiatan ini ada II Sesi. Sesi Pertama dimulai pada pagi hari dan sesi kedua pada siang hingga sore yang diikuti oleh masing-masing 120 Mahasiswa Semester 7 /Prodi HTN setiap sesinya.
“Adapun tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah agar Mahasiswa mengetahui dan memahami teori, asas, dan kaidah legal drafting dalam penyusunan perjanjian/kontrak, memahami penyusunan perjanjian/kontrak, Meminimalkan risiko hukum baik yang akan berimplikasi secara finansial, sosial, dan ekonomi, serta mahasiswa mampu memiliki keterampilan menyusun strategi, metode, dan teknik dalam bernegosiasi, menyusun, mereview kontrak, dan penanganan perselisihan yang timbul akibat perjanjian/kontrak antara para pihak," kata Kajur HTN.
Wakil Dekan I FSH Dr Rahman Syamsuddin, S. H., M. H dalam sambutannya berpesan agar para mahasiswa memperhatikan dan menyimak dengan baik kegiatan Legal Drafting ini.
"Semua harus punya out put yg mumpuni, setelah acara ini, yakni memiliki skill atau keterampilan dalam membuat rancangan peraturan Daerah atau rancangan Perjanjian Kerjama (MoU). Seperti, Rancangan Perdes (Peraturan Desa) dan Perjanjian Kerja Sama BUMD (Badan Usaha Milik Desa) dengan stakeholder. Terkait dengan Legal Drafting ada dua hal yang perlu diketahui, pertama Rancangan Susunan Aturan dan Rancangan Susunan Kontrak. Kegiatan ini sangat urgent untuk para mahasiswa terkait dengan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah),” jelasnya.
