UIN Alauddin Online - Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Aliansi Peduli Covid dan Laboratorium Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar kolaborasi mengadakan diskusi Ruang Publik.
Kegiatan itu bertajuk Menelisik Kebijakan Pengendalian Pandemi: Problematika Perwali Tentang Makassar Recover. Berlangsung dalam jaringan melalui Zoom Meeting, Kamis (2/11/2021).
Adapun narasumber dalam diskusi tersebut yakni Associate Professor of Public Policy Ika Idris, Peneliti PSKP, Dosen Prodi HI UIN Alauddin Makassar Nur Utaminingsih S.IP, Relawan Lapor Covid 19 Yoesep Budianto dan Peneliti LSKP Amril Hans, SAP.
Dalam materinya Nur Utaminingsih S.IP, menilai perkembangan penanganan Covid 19 pada Pemerintah Kota Makassar tidak diakomodir dengan baik.
"Dinamika perkembangan penanganan Covid 19 terlebih di masa Indonesia masuk pada gelombang 2 ini tidak diakomodir dengan baik dalam produk kebijakan publik," paparnya.
Lanjut, Sekretaris Program Studi Ilmu Politik itu menjelaskan Pemerintah Kota Makassar terobsesi pada inovasi yang dianggap canggih, terkini dan menawarkan berbagai terobosan inovatif sehingga menyebabkan mereka terjebak pada keinginan mereka.
"Sayangnya ketika dijalankan program tersebut justru mengundang pro kontra dan tidak memenuhi syarat lahirnya sebuah inovasi," paparnya.
Sementara itu Amri Hans, SAP mengungkapkan terdapat empat temuan analisis kebijakan Makassar Recorver yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.
"Terdapat empat temuan dari analissi isi kebijakan Makassar Recorver, salah satunya sebagian besar penjelasan kegiatan berpotensi menimbulkan pemaknaan yang beragam (Multitafsir)," ungkapnya.
Diketahui, Makassar Recorver merupakan kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya mencegah penularan Pandemi Covid 19.
