Ketua PPID UIN Alauddin Resmi Launching SIGAP-PPID
UIN Alauddin Online – Penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi membutuhkan standar pengelolaan yang berjalan hingga tingkat fakultas dan unit kerja. Hal ini menjadi salah satu landasan peluncuran SIGAP-PPID UIN Alauddin Makassar yang secara resmi dilaunching oleh Ketua PPID Utama, Prof. Dr. Andi Aderus, Kamis (12/11/2026).
Peluncuran tersebut berlangsung dalam rangkaian sosialisasi proyek perubahan SIGAP-PPID yang digagas Ismi Sabariah, peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan 30. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang koordinasi bagi pengelola PPID pelaksana fakultas dan unit kerja untuk memperkuat standar pengelolaan informasi publik.
Dalam sambutannya, Prof. Andi Aderus yang juga menjabat Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mengapresiasi proyek perubahan tersebut. Ia menilai, keterbukaan informasi tidak cukup hanya dibangun melalui kebijakan di tingkat universitas, tetapi membutuhkan standar yang diterapkan secara konsisten hingga fakultas.
“Program ini sangat mendukung penguatan keterbukaan informasi di UIN Alauddin Makassar. Tidak mungkin informasi dapat terbuka tanpa standar-standar yang telah ditetapkan. Karena itu, standar ini menjadi inovasi yang penting, bukan hanya untuk tingkat universitas, tetapi juga fakultas,” ujarnya.

Ia kemudian secara resmi melaunching proyek perubahan SIGAP-PPID sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
Dalam pemaparan proyek perubahannya, Ismi Sabariah menjelaskan bahwa SIGAP-PPID diarahkan untuk membangun tata kelola keterbukaan informasi publik berbasis digital yang terintegrasi. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan capaian keterbukaan informasi UIN Alauddin yang meningkat dari kategori Tidak Informatif dengan skor 18,12 pada 2024 menjadi Informatif dengan skor 94,38 pada 2025.
Untuk mendukung keberlanjutan capaian tersebut, SIGAP-PPID dikembangkan melalui tiga Quick Win dan melibatkan empat unsur utama, yakni komitmen pimpinan, Pustipad sebagai pendukung integrasi sistem, fakultas dan unit kerja sebagai produsen data, serta masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai pengguna layanan informasi.
Proyek perubahan ini juga menyiapkan sejumlah instrumen penguatan tata kelola, meliputi kebijakan tata kelola, standar operasional prosedur (SOP) keterbukaan informasi publik, pedoman standar indikator website PPID pelaksana, serta instrumen monitoring.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah pemutakhiran informasi pada website fakultas dan unit kerja. Pengelolaan data diarahkan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, verifikasi, publikasi, pelayanan, hingga monitoring. Dengan demikian, pembaruan informasi tidak hanya dilakukan menjelang evaluasi atau visitasi, tetapi menjadi bagian dari aktivitas pengelolaan informasi secara berkelanjutan.
Penguatan tersebut dilanjutkan melalui pemaparan teknis oleh Syahbudin, S.Kom., M.Kom., MTA., selaku Wakil Ketua Pelaksana PPID UIN Alauddin Makassar sekaligus akademisi tersertifikasi pada profesi Manajer Proyek IT. Ia menjelaskan strategi optimalisasi website fakultas dan unit kerja tanpa harus membangun aplikasi baru.
Menurutnya, pengelola dapat memaksimalkan sistem yang telah tersedia dengan menambahkan menu PPID, fitur pencarian informasi, serta Frequently Asked Questions (FAQ) untuk memudahkan mahasiswa dan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembagian kewenangan pengelolaan informasi. Informasi yang bersifat terpusat, seperti beasiswa dan penelitian LP2M, dapat diarahkan melalui tautan ke website universitas. Sementara informasi yang menjadi kewenangan fakultas dikelola langsung oleh masing-masing unit.
Aspek perlindungan data pribadi dan keamanan website turut menjadi perhatian. Pengelola diingatkan agar tidak memublikasikan data sensitif seperti NIK, nomor telepon pribadi, alamat email pribadi, maupun dokumen mentah yang memuat informasi personal. Pembaruan kata sandi secara berkala dengan kombinasi yang kuat juga diperlukan untuk mengantisipasi peretasan website.
Diskusi bersama pengelola fakultas dan unit kerja kemudian mengidentifikasi sejumlah kendala teknis, mulai dari keamanan website, penyesuaian tampilan foto dosen, batasan publikasi data, hingga kebutuhan perangkat kerja operator.

Dalam diskusi tersebut, pentingnya penunjukan penanggung jawab atau person in charge (PIC) website dari unsur tenaga kependidikan yang ditetapkan melalui surat keputusan juga menjadi perhatian. Langkah ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan informasi dan keamanan dokumen, sementara mahasiswa tetap dapat dilibatkan dalam produksi konten kreatif.
Sebagai tindak lanjut, fakultas dan unit kerja diharapkan segera menerapkan standar indikator website PPID, melengkapi layanan informasi dengan menu PPID dan FAQ, serta memperjelas penanggung jawab pengelolaan website masing-masing. Koordinasi dan evaluasi teknis bersama Pustipad dan PPID Utama juga direncanakan berlangsung secara rutin setiap semester.
Melalui SIGAP-PPID, UIN Alauddin Makassar mendorong pengelolaan keterbukaan informasi yang tidak hanya memenuhi standar penilaian, tetapi juga terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh unit kerja. Semangat yang diusung dalam proyek perubahan ini adalah “Informatif Dipertahankan, Tata Kelola Ditingkatkan.”