Dekan FSH UIN Alauddin: Moderasi Beragama tak Cukup Diajarkan, harus menjadi Budaya Kampus
UIN Alauddin Online – Perguruan tinggi tidak cukup mengajarkan toleransi melalui teori di ruang kuliah. Nilai-nilai moderasi beragama perlu diterjemahkan menjadi perilaku, tradisi akademik, hingga tata kelola institusi. Tanpa perubahan budaya, moderasi beragama berisiko berhenti sebagai materi pembelajaran tanpa tercermin dalam kehidupan kampus.
Pesan tersebut disampaikan Prof. Dr. H. Abd. Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A., saat menjadi narasumber dalam Program Pelatihan Moderasi Beragama yang diselenggarakan Panitia Pelatihan Terpusat (PTP) UIN Alauddin Makassar di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Jumat (13/11/2026).
Dalam pemaparan bertajuk Pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam Kurikulum dan Perkuliahan: Model Konseptual dan Strategi Implementasi, akademisi yang juga memimpin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar itu menekankan perlunya perubahan pendekatan pendidikan. Menurut dia, perguruan tinggi harus bergerak dari sekadar mengajarkan konsep (teaching) menuju pembiasaan perilaku moderat (practicing).
“Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi ajaran agama, melainkan memoderasi cara beragama agar senantiasa melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan konstitusi,” ujar Abd. Rauf, yang juga merupakan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (ICATT).
Ia menjelaskan, tantangan penguatan moderasi beragama semakin kompleks seiring berkembangnya narasi konservatif di ruang digital. Mengacu pada riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta serta sejumlah studi di perguruan tinggi, ia menyoroti potensi terbentuknya *echo chamber*, yakni ruang informasi tertutup yang membuat seseorang terus terpapar pandangan serupa dan semakin sulit menerima perspektif berbeda.
Dalam situasi tersebut, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar menyampaikan pengetahuan. Kampus harus menjadi ruang yang membangun kemampuan berpikir kritis sekaligus merawat kebinekaan. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan berdialog, menguji gagasan, dan menyikapi perbedaan tanpa kehilangan penghormatan terhadap orang lain.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Abd. Rauf memperkenalkan model konseptual Integrated Wasatiyyah Curriculum Model. Model ini menawarkan empat pilar pengarusutamaan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi.
Pilar pertama adalah kurikulum tertulis. Nilai keadilan, kasih sayang (rahmah), dan moderasi (wasathiyah) perlu diintegrasikan ke berbagai disiplin ilmu. Pengarusutamaan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab mata kuliah keagamaan, tetapi juga dapat dihadirkan dalam pembelajaran akidah, fikih, sejarah Islam, hingga sosiologi.
Pilar kedua adalah transformasi pedagogi. Proses pembelajaran perlu membuka ruang dialog akademik yang kritis melalui studi kasus kontekstual, debat yang beretika, dan kolaborasi lintas kelompok. Dengan demikian, ruang kuliah tidak hanya menjadi tempat menerima pengetahuan, tetapi juga ruang untuk belajar menghargai perbedaan pandangan.
Pilar ketiga adalah hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Menurut Abd. Rauf, pembentukan karakter moderat tidak hanya berlangsung melalui materi perkuliahan, tetapi juga melalui keteladanan dosen, simbol-simbol inklusif, serta tradisi saling menghormati yang tumbuh dalam kehidupan kampus.
Adapun pilar keempat adalah tata kelola institusi. Perguruan tinggi perlu memastikan kebijakan dan aturan kampus berpihak pada lingkungan akademik yang inklusif. Pencegahan perundungan, diskriminasi, serta penyediaan ruang dialog yang aman menjadi bagian penting dalam membangun budaya moderasi beragama.
Abd. Rauf juga mengingatkan agar ruang perkuliahan tidak berubah menjadi arena indoktrinasi ataupun pemaksaan keyakinan. Dosen, kata dia, harus tetap kritis dalam mengembangkan keilmuan, tetapi menjunjung tinggi etika akademik dan menghindari praktik diskriminasi maupun penyebaran kebencian.
Gagasan tersebut menempatkan moderasi beragama sebagai agenda transformasi institusi, bukan sekadar program sosialisasi atau tambahan materi pembelajaran. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi seluruh unsur perguruan tinggi dalam menerjemahkan nilai-nilai moderasi ke dalam praktik keseharian.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan moderasi beragama di lingkungan masing-masing. Tujuannya adalah melahirkan lulusan yang tidak hanya memiliki keteguhan iman, tetapi juga berpikiran terbuka, berwawasan kebangsaan, dan mampu merawat persaudaraan di tengah kemajemukan Indonesia.