BP Tapera dan BSI Buka Akses Kepemilikan Rumah Subsidi bagi Pegawai UIN Alauddin

UIN Alauddin Online – Memiliki rumah sendiri masih menjadi tantangan bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN), terutama ketika harga hunian terus meningkat dan kemampuan pembiayaan menjadi pertimbangan. Melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, pemerintah membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan tertentu, termasuk pegawai UIN Alauddin Makassar, untuk memperoleh hunian dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

Peluang tersebut diperkenalkan melalui kegiatan Sosialisasi Kesejahteraan ASN UIN Alauddin Makassar yang menghadirkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), Kamis (12/11/2026), di Ruang Rapat Senat Lantai IV Gedung Rektorat Kampus II UIN Alauddin Makassar.

Mewakili pimpinan universitas, Kepala Bagian Umum UIN Alauddin Makassar, Dr. H. Salman Ahmad, S.Ag., M.Pd., menyambut baik sosialisasi tersebut. Menurutnya, kepemilikan rumah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam membangun kehidupan keluarga yang lebih mandiri dan sejahtera.

Ia mengaitkan kebutuhan hunian dengan konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurutnya, rumah bukan sekadar bangunan tempat tinggal, tetapi juga ruang bagi keluarga untuk membangun ketenangan dan kehidupan bersama.

Salman juga mendorong pegawai agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mempertimbangkan secara matang kebutuhan memiliki rumah. Ia mengingatkan bahwa terlalu banyak pertimbangan tanpa keputusan justru dapat membuat rencana kepemilikan hunian terus tertunda.

“Pesan saya, jangan terlalu banyak pertimbangan sehingga akhirnya tidak jadi-jadi. Mudah-mudahan tawaran dari Tapera ini bisa menjadi jalan bagi teman-teman yang ingin memiliki tempat tinggal sendiri,” ujarnya.

Dalam pemaparan materi, perwakilan BP Tapera, Berdy, menjelaskan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah pertama. Program ini menawarkan sejumlah kemudahan, mulai dari suku bunga atau margin tetap sebesar 5 persen, uang muka 1 persen, hingga bantuan subsidi uang muka sebesar Rp4 juta.

Untuk wilayah Sulawesi Selatan, harga maksimal rumah subsidi yang dipaparkan mencapai Rp173 juta. Dengan skema tersebut, peserta dapat memperoleh pembiayaan dengan cicilan yang lebih terukur karena suku bunga tetap selama masa tenor.

Berdy menjelaskan, keunggulan lain program FLPP terletak pada kepastian besaran angsuran. Berbeda dengan KPR komersial yang dapat mengalami perubahan suku bunga setelah masa promosi, skema FLPP menawarkan margin tetap sehingga cicilan tidak berubah selama masa pembiayaan.

Program ini juga dilengkapi perlindungan asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit. Selain itu, peserta memperoleh fasilitas pembebasan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari sisi persyaratan, program tersebut dapat diakses oleh warga negara Indonesia yang belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan. Batas maksimal penghasilan untuk wilayah Sulawesi yang disampaikan dalam sosialisasi ialah Rp9 juta per bulan bagi peserta belum menikah dan Rp11 juta per bulan bagi peserta yang telah menikah.

Tidak hanya pegawai dengan penghasilan tetap, masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap juga berpeluang mengakses fasilitas tersebut sepanjang memenuhi persyaratan dan penilaian kelayakan pembiayaan.

Untuk memudahkan calon penerima, BP Tapera mengarahkan peserta mengakses informasi perumahan melalui laman resmi rumah.go.id. Sementara proses pendaftaran dan pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi Tapera Mobile dengan pendampingan pihak bank dan pengembang.

BSI Siapkan Skema Pembiayaan

Dari sisi pembiayaan, BSI memperkenalkan produk BSI Griya yang mencakup beberapa pilihan, salah satunya BSI KPR Sejahtera FLPP. Produk ini menjadi fasilitas pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat yang memenuhi kriteria program pemerintah.

Perwakilan BSI Kantor Pusat, Zulkarnain, menjelaskan bahwa kepemilikan rumah perlu dipandang sebagai kebutuhan sekaligus investasi jangka panjang. Selain menjadi tempat tinggal, rumah memiliki nilai ekonomi yang dapat berkembang seiring waktu.

Ia mengingatkan bahwa menunda kepemilikan rumah juga berpotensi membuat masyarakat menghadapi harga hunian yang semakin tinggi serta pilihan lokasi yang semakin terbatas.

Selain KPR subsidi, BSI juga menawarkan produk BSI Griya Si Muda untuk pembelian rumah komersial, layanan take over bagi nasabah yang ingin memindahkan pembiayaan KPR dari bank lain, serta Griya Refinancing bagi pemilik rumah yang ingin memanfaatkan asetnya untuk kebutuhan pembiayaan.

Dalam kesempatan tersebut, BSI turut memperkenalkan program khusus bagi pegawai instansi yang menerima gaji melalui BSI berupa cashback Rp500 ribu. Tersedia pula program fee referral bagi pegawai atau tim pemasaran yang merekomendasikan calon nasabah pembiayaan rumah sesuai ketentuan program.

Pengembang Perkenalkan Pilihan Hunian

Sosialisasi juga menghadirkan perwakilan pengembang properti, di antaranya ASERA Property dan PT Racita. Keduanya memperkenalkan pilihan hunian yang dapat dipertimbangkan peserta melalui skema pembiayaan rumah subsidi.

Perwakilan ASERA Property menjelaskan bahwa perusahaan yang berdiri sejak 21 November 2016 tersebut berfokus pada pembangunan perumahan subsidi. Pengembang menawarkan sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan calon pembeli, mulai dari legalitas, lokasi, material bangunan, hingga pendampingan proses pengajuan KPR dan akad kredit.

Melalui kegiatan ini, pegawai UIN Alauddin memperoleh informasi langsung mengenai skema pembiayaan, persyaratan penerima manfaat, serta pilihan pengembang yang dapat menjadi alternatif dalam mewujudkan kepemilikan rumah.

Sosialisasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga membuka akses konsultasi antara pegawai, BP Tapera, pihak perbankan, dan pengembang agar rencana kepemilikan hunian dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Reporter: Nadia Shafira - Mahasiswa Magang Humas UIN Alauddin Makassar