Dalam beberapa waktu terakhir, isu terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi telah menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut hingga membawa kasus ini ke ranah hukum. Sayangnya, masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan langkah sederhana kini menjadi rumit dan sarat dengan berbagai spekulasi.
Jika kita menelaah lebih dalam, solusi atas persoalan ini sebenarnya tidak membutuhkan proses panjang dan melelahkan. Dengan menunjukkan ijazah asli secara terbuka kepada publik, keraguan akan otomatis sirna, dan pihak-pihak yang berniat memperkarakan hal ini pun tidak lagi memiliki alasan. Saya baca di WA dilaporkan lagi ke Bareskrin. Namun, ketika bukti autentik ini tidak diperlihatkan, berbagai dugaan justru semakin tumbuh subur. Kecurigaan masyarakat menjadi semakin besar, dan masalah sederhana berubah menjadi polemik yang tidak perlu.
Langkah transparan seperti ini sebenarnya mencerminkan prinsip dasar akuntabilitas, yang semestinya menjadi landasan seorang pemimpin. Pemimpin adalah simbol kepercayaan rakyat. Ketika integritas seorang pemimpin diragukan, maka dampaknya tidak hanya pada individu tersebut, tetapi juga pada institusi negara yang diwakilinya. Oleh karena itu, tindakan yang menunjukkan keterbukaan adalah cara paling efektif untuk menjaga kepercayaan publik.
Dalam konteks ini, kita juga belajar bahwa transparansi bukan hanya soal menyelesaikan persoalan, tetapi juga mencegah timbulnya krisis kepercayaan. Sebagai bangsa, kita tidak boleh membiarkan isu-isu seperti ini terus membebani pikiran masyarakat. Karena ketika masyarakat kehilangan panutan moral, kepercayaan kepada sistem pun ikut runtuh.
Adalah tugas kita bersama untuk menuntut akuntabilitas secara adil, tetapi dengan cara yang tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Sementara itu, bagi pejabat publik, keterbukaan dan kejujuran adalah jalan terbaik untuk menjawab segala keraguan. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemimpin yang kita pilih.
Wasalam, Kompleks GFM, 12 Desember 2024
