Dapat dikatakan bahwa komunikasi yang benar merupakan landasan utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan dapat dipercaya. Ajaran Islam, menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang benar, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab (33): 70: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."
Ayat ini menjelasakan dimana bahwa setiap individu, terutamanya adalah para pemimpin, memiliki tanggung jawab besar dalam memelihara sekaligus menjalin kejujuran dalam komunikasi. Istilah qaulan sadida dalam ayat ini merujuk pada ucapan yang jujur, akurat, dan tidak minimbulkan miskomuninkasi. Dalam pemerintahan, komunikasi yang transparan bukan sekadar alat penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan sosial seorang pemimpin.
Menurut tafsir Kementerian Agama, ayat tersebut juga mengingatkan bahwa pemimpin harus selalu bertakwa kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang berusaha menyesatkan, seperti kelompok yang berusaha mengaburkan kebenaran. Seorang pemmpin harus mampu mempertahankan prinsip serta nilai-nilai kebenaran dalam komunikasi publik agar tidak terjebak dalam narasi yang tidak perlu dan yang cendrung menyesatkan.
Setiap kebijakan pemerintah, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang, sepatutnya harus dikomunikasikan secara terbuka kepada khalayak. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami kebijakan yang diterapkan dan tidak terjadi kesalahpahaman.
Ketika akan menyampaian informasi, berbagai aspek perlu diperhatikan, seperti kejujuran, keterbukaan, serta penyampain substansi yang relevan. Pemilihan bahasa yang mudah dipahami juga menjadi faktor penting agar pesan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Para pemimpin, termasuk menteri dan pejabat publik, memainkan peran penting guna memastikan komunikasi yang efektif. Tanpa komunikasi yang baik, masyarakat dapat salah memahami kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kesalahan dalam komunikasi dapat membuat masyarakat terpengaruh oleh informasi yang keliru. Ini dapat terjadi akibat penggunaan bahasa yang tidak tepat, intonasi yang kurang sesuai, atau bahkan penyampaian data yang manipulatif. Kesalahan seperti ini dapat menyebabkan dampak yang bertolak belakang dengan maksud komunikasi yang sebenarnya.
Contoh kesalahan komunikasi yang kerap terjadi yang bisa kita ikuti melalui media, antara lain adalah pernyataan yang tidak didasarkan pada data akurat atau yang tidak mempertimbangkan sensitivitas masyarakat. "Harga bahan pokok masih stabil, masyarakat tidak perlu khawatir," padahal kenyataannya harga-harga terus meningkat dan memberatkan masyarakat. Juga : "Bencana ini terjadi karena masyarakat kurang waspada," yang bisa dianggap sebagai bentuk menyalahkan korban daripada memberikan solusi konkret.
Ketika masyarakat menerima informasi yang tidak akurat, mereka dapat salah menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat yang terpapar informasi yang keliru dapat menbentuk opini yang salah dan menimbulkan keresahan sosial. Oleh karena itu, komunikasi yang benar dan terarah sangat dibutuhkan agar opini publik tidak terbentuk berdasarkan informasi yang salah.
Dalam teori komunikasi, konsep Agenda Setting menjelaskan bahwa media memiliki peran dalam membentuk persepsi publik dengan menentukan isu yang dianggap penting. Jika komunikasi dari pemerintah lemah, media atau pihak lain dapat menggiring opini masyarakat ke arah yang tidak sesuai dengan fakta.
Selain itu, Teori Spiral of Silence menunjukkan bahwa individu cenderung diam jika merasa opini mereka bertentangan dengan opini mayoritas. Jika masyarakat terus-menerus menerima narasi yang keliru tanpa adanya klarifikasi yang baik, mereka bisa enggan menyuarakan kebenaran atau malah terbawa arus opini yang salah. Pejabat publik bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah dipahami. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat tetap terjaga.
Di era digital seperti saat ini, masyarakat semakin cerdas dalam menilai informasi. Kepercayaan publik tidak hanya bergantung pada komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga pada sejauh mana komunikasi tersebut didukung oleh fakta. Jika pemerintah hanya berfokus pada pencitraan tanpa transparansi yang nyata, komunikasi tersebut tidak akan efektif dan justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Selain peran pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar, masyarakat juga harus memiliki literasi informasi yang baik. Dengan banyaknya sumber berita yang tersedia saat ini, masyarakat harus mampu memilah dan menilai mana informasi yang benar dan bermanfaat.
Perkembangan teknologi telah memungknkan informasi diakses oleh semua kalangan, bahkan hingga ke pelosok negeri. Oleh itu, penting bagi masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mengkritisi dan memverifikasi (tabayyun) kebenaran setiap informasi yang diterima.
Masyarakat yang memiliki literasi informasi yang baik akan lebih sulit terpengaruh oleh berita hoaks atau opini yang menyesatkan. Dengan pemahaman yang lebih luas, mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam menanggapi berbagai isu yang beredar. Pada akhirnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah kesalahpahaman serta menjaga stabilitas sosial. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi dengan jelas, sementara masyarakat perlu memiliki sikap kritis dalam menerima informasi.
Sejalan dengan perintah Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 70 sebagaimana diterangkan pada bagian awal tulian ini, komunikasi yang baik bukan sekadar alat penyampaian informasi, tetapi juga tanggung jawab moral dalam menjga kepercayaan publik serta stabilitas sosial. Jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam membangun komunikasi yang sehat, maka akan terciipta keadaan lingkungan keseharian yang harmonis dan stabil.*
