Gambar FPK Sulawesi Selatan Resmi Dibentuk di Kantor Gubernur, Prof. Dr. Muhammad Ghalib Jadi Ketua


Makassar, 14 Januari 2025 – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sulawesi Selatan masa bakti 2025-2027 resmi dibentuk dalam sebuah acara di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumoharjo, Makassar. Forum ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) untuk memperkuat persatuan bangsa, mencegah konflik berbasis SARA, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

Acara tersebut dipimpin oleh Plt. Kepala Bakesbangpol Sulsel, Ansyar, S.TP., MAP., yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran berbagai elemen masyarakat yang terlibat. “FPK menjadi langkah strategis dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman. Kami optimis forum ini mampu menjadi wadah komunikasi dan solusi konflik untuk masyarakat Sulawesi Selatan,” ujar Ansyar.

Dalam rapat pleno pembentukan, Prof. Dr. H. Muhammad Ghalib, M.A., Guru Besar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Sulsel, terpilih sebagai Ketua. Hj. Sitti Saenab, S.IP., dipercaya sebagai Sekretaris, sementara Yarmin Naafi, SE., M.M., menjabat sebagai Bendahara.

Kepengurusan FPK Sulawesi Selatan ini melibatkan perwakilan dari berbagai daerah, seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Selain itu, akademisi ternama seperti Prof. Dr. H. Barsihanoor, Prof. Dr. Muhsin Mahfud, Prof. Dr. H. Natsir Siola, Dr. Syarifuddin Jurdi, dan Haidir Fitra Siagian, S.Sos., M.Si., PhD., turut memperkuat jajaran kepengurusan.

FPK diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi lintas elemen masyarakat, dengan program utama meliputi dialog antarbudaya, mediasi konflik, serta pelatihan toleransi dan pengelolaan keberagaman. Forum ini menggandeng tokoh agama, adat, pemuda, dan komunitas lainnya dalam upaya menciptakan masyarakat yang harmonis.

Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, Muttahida Tri Indahyani, S.Si., MM., menegaskan bahwa forum ini akan menjadi alat penting untuk mencegah potensi konflik berbasis SARA. “FPK merupakan sarana pembinaan untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai keberagaman. Kami berharap forum ini dapat menjaga stabilitas sosial di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pembentukan FPK. Pelantikan pengurus FPK oleh Pj. Gubernur Sulawesi Selatan direncanakan berlangsung dalam waktu dekat di lokasi yang sama.