UIN Alauddin Online - Mencermati aktifitas bergengsi yang digelar oleh Victoria University of Wellington (VUW) New Zealand yaitu Public Service leadership program for senior officials awal Mei 2025. Menariknya, dalam acara tersebut yang dikemas selama dua pekan, menghadirkan sekira 14 delegasi dengan seleksi yang amat ketat dari berbagai negara, termasuk negara Asean. Suatu kebanggaan bernuansa spektakuler, karena delegasi Indonesia diwakili oleh Bapak Prof. Hamdan Juhannis, MA, Ph.D. Beliau bermanuver tampil mewakili Indonesia sekaligus satu-satunya peserta Pemimpin Publik berprofesi sebagai akademisi, yang kini mengembang amanah sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar. Fenomena inilah menggeliitik penulis untuk mengelaborasi referensi tentang New Zealand belasan tahun silam.
Masih teringat satu setengah dekade lalu, dilansir oleh beberapa media, ternyata New Zealand dengan ibukotanya Wellington termasuk salah satu negara yang paling terendah tingkat korupsinya di dunia. Sebuah prestasi yang diukir secara membanggakan dan patut diacungi jempol. Karena disandingkan beberapa negara di belahan dunia justeru tidak terlalu jauh berbeda dengan keadaan urutan korupsi sebelumnya. Bahkan ada negara tertentu tingkat korupsinya lebih tinggi lagi, dibandingkan dengan sebelumnya. New Zealand di kala itu menjadi pemecah rekor dunia dari berbagai indikator penilaian sebagai salah satu negara yang terbersih dari korupsi. Tentu saja juga bersinergi dengan pelayanan publik yang sangat prima. Fenomena inilah seyogyanya menjadi pelajaran yang sangat berharga, bagi negara-negara lain di belahan dunia termasuk negara Indonesia tercinta.
Kondisi negara kita yang tersayang, jika diteropong dari Wellington tampak dengan jelas, bahwa ternyata banyak hal yang perlu dibandingkan dan disandingkan, sehingga dapat mengukir sebuah prestasi untuk menekan penyakit kronis seperti korupsi yang mengakibatkan tidak sehatnya sebuah negara dan seluruh kompenen yang ada di dalamnya. Pemerintah Negeri Kiwi (New Zealand) memang mempunyai politicall will untuk menekan penyakit korupsi yang dapat mengganggu kestabilan negara. Mereka menggunakan semua lini, sehingga menyatunya keuangan yang terfokus kepada pundi-pundi negara. Ada beberapa catatan yang menjadi penekanan di negara itu, sehingga mendapat award sebagai salah satu negara terendah tingkat korupsinya serta model pelayanan publik yang patut dicontoh, antara lain :
Pendidikan, Pelayanan mahasiswa di kampus khususnya mahasiswa S3 disiapkan ruangan kerja tersendiri. Buku-buku referensi disiapkan secara maksimal di perpustakaan. Jika ada buku diperlukan tetapi tidak tersedia di dalam perpustakaan, maka perguran tinggi dapat berusaha menghadirkan buku tersebut. Terkait bahan penelitian mahasiswa S2 & S3, pihak kampus dapat membelikannya, walaupun harganya di atas puluhan juta, jika penelitiannya urgent Seluruh mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah/semster, dapat mengakses fasilitas perpustakaan secara offline dan online hingga malam hari. Jika ada keperluan untuk penggandaan bahan kuliah (foto copy). Mahasiswa tersebut dapat mengoperasikan foto copy sendiri yang tersedia di perpustakaan. Beberapa media pernah menyebutnya bahwa New Zealand merupakan salah satu destinasi terbaik dalam menunut ilmu.
Pajak: pengaturan pajak sangat ketat dan konsisten, sehingga semua warga negara tanpa kecuali. Tidak mengenal diskriminasi antara pejabat dan non pejabat, masyarakat awam (buruh harian) maupun masyarakat ilmuwan tidak ada yang bebas dari pembayaran pajak. Karena pajaklah merupakan aset terbesar dan termudah dikelola negara dari masyarakat yang dapat menstabilkan, bahkan meyejahterakan negara. Setiap pekerja, apapun nama pekerjaannya, wajib mengambil nomor pajak (Inland Revenue Departement). Menerima upah kerjanya harus didahului dengan penyetoran pajak kepada negara. Masyarakat yang belum mempunyai nomor pajak, tidak akan mendapatkan pekerjaan. Konsekuensinya masyarakatnya sudah sangat sadar akan pajak, sebab mereka memahami dengan benar bahwa jika pajak maksimal masuk kedalam kas Negara dengan pengelolaan yang baik, secara langsung imbasnya dapat menyejahterakan masyarakat sendiri. Pajak yang tertunggak serta ada utang yang belum terbayar kepada Negara, semuanya akan terdeteksi secara on line sampai di komputer Bandar udara. Konsekuensinya, ketika seseorang ingin bepergian, sementara oknum tersebut mempunyai masalah dengan utang dan pajak belum lunas, tidak akan mendapatkan izin, karena alarm berbunyi saat pemeriksaan masuk di bandara dan tertulis catatan bahwa yang bersangkutan harus melunasi utang dulu baru bepergian.
Parkir, di samping pajak sebagai sumber penghasilan yang terbesar, pembayaran lain yang ikut menopang untuk menstabilkan negara dan asetnya cukup besar adalah perparkiran. Biaya parkir cukup terukur, memarkir kendaraan di mana saja, wajib membayar biaya parkir perjam dan sangat bervariasi mulai $ 2 /jam sampai $ 6/jam bahkan ada yang lebih. Pemilik kendaraan dengan sadar membayar biaya parkir pada mesin-mesin parkir yang sudah disiapkan di pinggir jalan. Bilamana memarkir kendaraan dengan tidak membayar biaya parkir, sebelum 15 menit harus tinggalkan tempat itu sebab akan dikenakan denda sebesar $ 40. Sehingga menjadi sebuah ikatan langsung bahwa masyarakat tidak semenan-mena memiliki dan memarkir kendaraan dengan jumlah yang banyak di sebuah tempat tertentu. Dampaknya dapat menimbulkan kesemrawutan yang berujung kemacetan, sehingga mengganggu bagi pengguna jalan yang lain. Semua hasil pengelolaan parkir diperuntukkan kepada negara. Transaksi yang digunakan pada saat proses parkir bukan pembayaran uang tunai, tetapi menggunakan credit card yang digesek pada mesin-mesin parkir dan dapat diakses di pinggir jalan didampingi oleh juru parkir (jukir).
Pengelolaan perparkiran seperti ini membuat jukir melaksanakan fungsinya dengan sungguh-sungguh dan maksimal (tidak neko-neko). Sedangkan pemilik kendaraan juga dengan lugu dan ikhlas menyetor biaya parkir dengan menggesek kartunya pada mesin parkir. Antara pemilik kendaraan dan jukir tidak pernah saling curiga mencurigai. apalagi adu jotos. Pengelolah parkir tidak pernah memegang uang tunai biaya parkir. Karena pengelolaan perparkiran secara manual yang tidak maksimal dan kurang professional, sangat memungkinkan berakhir dengan sebuah penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Transportasi, sebagai upaya untuk memperlancar regulasi kendaraan dalam mengangkut masyarakat ibukota negara dengan menggunakan angkutan umum berupa bus listrik ditambah dengan armada taksi yang merupakan kendaraan masyarakat. Sehingga cukup menjanjikan bagi sopir taksi dan pemiliknya yang berasal dari berbagai suku bangsa di dunia. Umumnya pembayaran pada angkutan umum dilakukan dengan credit card. Transaksi dapat dilakukan kapan dan di mana saja, Semua toko dan warung serta kantor-kantor terdapat fasilitas ini, sehingga tidak perlu membawa uang dengan jumlah yang banyak, tapi cukup mengantongi credit card, sudah bisa belanja dan transaksi di mana-mana. Praktik ini meminimalisasi terjadinya perampokan dan pencurian uang. Pejalan kaki dalam ibukota negara ini dikendalikan dengan lampu jalan, sebagaimana layaknya kendaraan. Sehingga setiap penyeberangan dan perempatan mempunyai lampu ganda, diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kendaraan. Bahkan warga masyarakat yang tidak bisa jalan kaki, dibantu dengan kereta dorong, Kereta dorong disiapkan jalanan khusus sehingga aktifitasnya tidak terganggu. Artinya begitu dihargai dan dilayaninya privatisasi seseorang. Pada hal jumlah warga yang naik kereta dorong itu di hitung jari, namun pemerintah tetap menyiapkan fasilitasnya. Pengendara sepeda motor hanya jumlah sedikit. Mereka senang dengan jalan kaki sehingga secara tidak langsung melakukan aktifitas olahraga secara rutin yang merupakan program untuk sehat. Sopir-sopir bus listrik besar hampir sama banyak laki-laki dan perempuan yang sudah berumur rata-rata 55-60 tahun lebih. Ini membuktikan bahwa stamina ketahanan tubuh mereka sangat prima hingga tua, karena olahraga jalan kaki secara teratur setiap hari sepanjang di Ibukota.
Pelayanan Publik Prima, bukan lagi anjuran dan wacana di negeri itu, tetapi survey banyak membuktikan bahwa penghargaan dan pelayanan prima menjadi sangat prioritas dilksanakan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Berurusan dengan kampus, kantor secara administrasi sangat cepat dan tidak berbelit-belit dan ditangani oleh personil yang jumlahnya sangat minim. Mengedepankan efisiensi dan efektifitas dalam konatif. Mereka sudah terbiasa dengan gerakan cepat, bahkan berlari ketika menangani atau melayani seseorang. Mereka sadar akan posisinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang diberikan gaji untuk mengurusi dan melayani orang. Sehingga tidak membuat kesan stress ketika berurusan secara administrasi, mereka tidak akan berhenti dan menunda pekerjaan sebelum selesai. Negarapun tidak merasa terbebani untuk membayar gaji mereka. Di tempat publik, di kampus, kantor-kantor atau di toko-toko, masyarakat selalu mendapatkan pelayanan yang baik. Karena kelihatannya sudah merupakan satu komitmen bagi mereka untuk melayani secara prima demi memajukan negaranya.
Menurut Amriz Fuad Hassan, Dubes Republik Indonesia di New Zealand kala itu mengatakan bahwa setelah membandingkan semua negara yang pernah dikunjunginya ternyata New Zealand memang mempunyai banyak kelebihan yang unik, dibanding dengan negara-negara lain di belahan dunia. Tidak ada mall tempat nongkrong dalam kota itu. Peduduknya mayoritas atheis. Masjid berada di luar kota kala itu. Pelayanan air bersih yang steril di sepanjang jalan bisa diminum tanpa harus dimasak. Di kota itu jarang ditemukan penjual air botol, karena peminat untuk belanja air sangat minim sekali dan hampir tidak ada. Tamu-tamu asing yang datang di negara itu hanya menyimpan botol kosong dalam tasnya, ketika mau minum, baru cari air keran yang ada di pinggir jalan. Di sepanjang jalan telah disiapkan WC umum secara gratis tanpa dijaga oleh petugas. Karena semua dikendalikan secara otomatis. Para pengendara motor dan mobil sangat menghargai pejalan kaki. Kecepatan terbatas para pengendara amat dipatuhi. Nampaknya ada kesepahaman yang mendalam antara political will dari pemerintah dan good will dari warga negaranya, sehingga kesemuanya terakumulasi menjadi contoh terbaik dalam pelayanan publik.
