Di era digital, komunikasi antara pemerintah dan warga tidak lagi berlangsung melalui kantor, surat, atau pertemuan tatap muka. Media digital telah menjadi ruang baru bagi pemerintah untuk membangun komunikasi dua arah dengan warga tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kehadiran website, media sosial, sistem informasi, kanal pengaduan, aplikasi pelayanan, hingga platform digital menjadi bagian penting dari transformasi administrasi publik digital.
Media publik digital memiliki fungsi: informasi, interaksi, transaksi, partisipasi, inovasi dan adaptasi antara pemerintah dengan warga. Pemerintah menggunakan media digital untuk menyampaikan informasi, menjelaskan kebijakan, menyampaikan pelayanan, membangun operabilitas antarinstansi, networking, dan kolaborasi lintas aktor. Pada saat yang sama, warga dapat memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengaduan, dan memberikan masukan. Komunikasi berjalan dua arah, terjadi dialog. Pemerintah bukan hanya berbicara kepada warga, juga harus mampu mendengarkan warga.
Tantangan yang dihadapi media publik digital adalah membangun kepercayaan warga. Informasi pemerintah harus akurat, jelas, cepat, konsisten, dan mudah dipahami. Ketika pemerintah lambat memberikan informasi, ruang digital akan segera diisi oleh berbagai sumber lain, termasuk informasi hoaks. Kemampuan komunikasi digital merupakan bagian penting dari kapasitas administrasi publik. Kehadiran pemerintah di ruang digital memberi kepastian dan membantu warga mendapatkan informasi resmi yang benar.
Media publik digital perlu dibangun sebagai ruang yang inklusif. Pemerintah memperhatikan warga yang memiliki keterbatasan akses internet, kemampuan digital, bahasa, maupun kondisi sosial tertentu. Interaksi digital juga perlu menghormati etika, privasi, dan perbedaan pendapat. Kritik warga tidak dipandang sebagai gangguan, tetapi sebagai sumber informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah. Media digital dapat menjadi mekanisme feedback yang memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
Media publik digital menjadi ruang dialog (demokrasi) antara pemerintah dengan warga. Pemerintahan digital yang baik membutuhkan komunikasi yang terbuka, responsif, dan dapat dipercaya. Teknologi menyediakan ruangnya, tetapi kualitas hubungan pemerintah dan warga tetap ditentukan oleh cara pemerintah mendengar, merespons, dan bertindak menyelesaikan masalah serta memenuhi kebutuhan warga.*
Penulis adalah dosen UIN Alauddin Makassar pada program S1, S2, dan S3, pembicara publik, penulis buku, serta penulis artikel jurnal nasional dan internasional (Administrasi Publik Digital; Media Penyiaran Digital; Teknologi Informasi & Komunikasi).