Tulisan ini tidak sedang membahas penyadapan dari perspektif hukum positif, karena itu bukan bidang saya, tapi hanya fokus pada analogi dan perspektif pemikiran Islam.
Penyadapan terhadap percakapan Kepala Negara Republik Indonesia oleh beberapa oknum petinggi Polri merupakan peristiwa yang patut mendapatkan perhatian serius. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut relasi kekuasaan, profesionalitas institusi kepolisian, atau keamanan komunikasi kenegaraan. Lebih jauh, peristiwa tersebut menghadirkan pertanyaan filosofis dan etis, bagaimana hukum mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, termasuk informasi dan percakapan pribadi orang lain, tanpa izin atau kewenangan yang sah? Apakah penyadapan ini dikategorikan sebagai pencurian.
Selama ini, masyarakat memahami pencurian sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain, seperti uang, kendaraan, atau benda berharga lainnya. Padahal, jika ditelusuri secara filosofis, substansi pencurian tidak semata-mata terletak pada hilangnya benda, tetapi pada tindakan mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa legitimasi.
Seseorang yang menyerobot antrean, menggunakan jalur jalan (jalan raya misalnya) yang menjadi hak pengguna lain, atau mengambil ruang publik secara sewenang-wenang sesungguhnya sedang melakukan perampasan hak. Memang, tindakan tersebut tidak otomatis memenuhi unsur pencurian dalam pengertian hukum pidana, tetapi memperlihatkan adanya persoalan etika tentang penghormatan terhadap hak orang lain.
Logika yang sama dapat digunakan untuk memahami penyadapan. Percakapan pribadi memang bukan benda fisik yang dapat dipindahkan, tetapi mengandung hak atas privasi, kerahasiaan, dan kebebasan berkomunikasi. Ketika seseorang menyadap percakapan tanpa izin dan tanpa dasar kewenangan yang sah, ia sedang memasuki wilayah hak orang lain.
Dalam konteks penyadapan komunikasi Kepala Negara, persoalannya bahkan menjadi lebih serius karena menyangkut bukan hanya privasi personal, melainkan juga integritas komunikasi kenegaraan dan kepercayaan terhadap institusi negara.
Dalam perspektif filsafat hukum Islam, persoalan ini dapat dianalisis melalui konsep ḥurmah (kehormatan dan kesucian hak pribadi), ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), dan ḥifẓ al-‘irḍ (perlindungan kehormatan).
Imam al-Ghazali menempatkan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama syariat. Sementara itu, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah kontemporer menuntut agar hukum Islam mampu merespons perkembangan objek dan bentuk pelanggaran hak manusia, termasuk dalam ruang digital.
Al-Qur'an secara eksplisit melarang tindakan memata-matai kehidupan pribadi orang lain melalui firman Allah dalam QS. al-Hujurat ayat 12: wa lā tajassasū (janganlah kamu mencari-cari kesalahan atau memata-matai orang lain). Larangan tajassus ini memiliki relevansi kuat dengan penyadapan tanpa hak. Islam tidak hanya melindungi kepemilikan material, tetapi juga kehormatan, rahasia, dan ruang privat manusia.
Tentu, tidak setiap penyadapan dapat disamakan dengan pencurian dalam pengertian teknis "sariqah" yang memiliki persyaratan hukum tersendiri. Namun, penyadapan tanpa legitimasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak, ta‘addi (melampaui batas), dan ẓulm (kezaliman). Penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum mungkin dibenarkan, tetapi harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, proporsionalitas, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara, kita perlu menempatkan persoalan ini secara lebih mendasar. Jabatan dan kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan etika. Sebaliknya, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam institusi negara, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukumnya. Jika penyadapan dilakukan tanpa kewenangan yang sah, persoalannya bukan hanya pelanggaran privasi, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah kelembagaan dan prinsip negara hukum.
Karena itu, sudah saatnya membangun diskursus fikih penyadapan sebagai bagian dari pengembangan filsafat hukum Islam kontemporer. Fikih harus mampu menjangkau realitas baru bahwa sesuatu yang tidak berwujud fisik pun dapat menjadi objek pelanggaran hak. Sebab, dalam peradaban digital, informasi adalah kekuatan, tetapi penghormatan terhadap privasi adalah ukuran kedewasaan moral.
Pada akhirnya, tidak semua yang dapat didengar boleh direkam, tidak semua yang dapat diakses boleh dikuasai, dan tidak semua rahasia orang lain boleh diketahui. Sebab, kemuliaan manusia tidak hanya terletak pada hak untuk berbicara, tetapi juga pada hak untuk menjaga rahasianya.
(Guru Besar Filsafat dan Pemikiran Islam UIN Alauddin Makassar)
Sungguminasa 9 Nopember 2026