Gambar WR III UIN Alauddin Sarankan HIMAPOL Indonesia Banyak Menulis KTI

WR III UIN Alauddin Sarankan HIMAPOL Indonesia Banyak Menulis KTI

UIN ONLINE- Wakil Rektor (WR) Tiga bidang Kemahasiswaan & Alumni UIN Alauddin Makassar Prof Dr St Aisyah Kara Ph D diamanahkan membuka acara Rapat Evaluasi Kerja Nasional (Ravelnas) ke-III Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL) Indonesia. Dilaksanakan di Auditorium kampus dua UIN Alauddin Makassar Selasa, (08/05/2018).
Di depan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa dan Camat Somba Opu Kabupaten Gowa serta beberapa pejabat lingkup UIN Alauddin Makassar. St Aisyah Kara PhD mengatakan, kegiatan ini memang sangat penting karena punya hubungan untuk kepentingan bangsa dan negara kedepan.
Kami memberikan apresiasi yang sangat besar kepada anak-anakku karena pertemuan seperti ini sangat penting. Kami menyadari bahwa kalian adalah calon pemimpin masa depan bangsa ini. Pemimpin tidak lahir secara instan, namun dari cara bicara dan penampilannya terlihat karakter bahwa kalian mampu jadi pemimpin masa depan, jelas St Aisya Kara.
HIMAPOL Indonesia harus mampu menyampaikan gagasan atau ide-ide yang berbasis penelitian dan asesmen. Ia pun menyarankan agar para penggiat HIMAPOL Indonesia itu memberikan gagasan atau dalam menyampaikan aspirasi tidak menggunakan kata, katanya. Tapi dengan data yang mampu dipertanggungjawabkan dihadapan publik.
Dalam kesempatan itu juga ia kemudian menginformasikan sekaligus menyarankan agar HIMAPOL Indonesia membuat karya-karya tulis ilmiah yang didalamnya banyak berbicara politik dan demokrasi. Seperti jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar selama satu tahun di 2017 lalu mahasiswanya mampu menulis tiga sampai empat buku.
"Jadi sebelum melakukan rapat buatlah karya tulis atau narasi apapun itu yang berdasarkan hasil penelitian. Kalian ini punya kapabilitas untuk pengembangan Indonesia kedepan," kata Aisyah Kata sebelum membuka acara tersebut.
Sekda kabupaten Gowa mewakili Bupati Gowa dalam sambutannya, Muchlis pun memberikan apresiasi. Pasalnya, mahasiswa UIN Alauddin Makassar dianggap sangat antusias dan sungguh-sungguh ketika mengadakan kegiatan yang melibatkan mahasiswa secara nasional.
"Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena kerjasama dan kerja kerasnya sehingga mampu menyelenggarakan kegiatan yang sangat besar. Menurut informasi ketua HIMAPOL Indonesia, beberapa kali Ravelnas dilaksanakan, ini yang paling banyak anggota HIMAPOL hadir," ungkap Muchlis
Hari ini, lanjut dia, UIN Alauddin Makassar mencatat lagi satu sejarah baru secara nasional yang akan dikenang sepanjang masa oleh para penggiat HIMAPOL Indonesia. HIMAPOL ini, kata dia merupakan perkumpulan calon pemimpin masa depan, karena para pemimpin dan penggerak demokrasi mereka memiliki latar belakang politik.
Pejabat daerah yang bergelar SE dan MSi itu kemudian memberikan contoh bahwa kapupaten Gowa menganut sistem demokrasi sudah lama, bahkan salah satu daerah percontohan munculnya daerah otonomi di Indonesia itu diambil dari kabupaten Gowa.
Demokras saat ini memiliki masalah  serius yang sangat besar dan kompleks. Tentunya, masalah tersebut diperlukan rasional dari generasi mudah untuk memecah kekeliruan yang merusak demokrasi yang terbangun sejak lama. Tak hanya itu, Sekda Gowa itu banyak bercerita mengenai pentingnya pengawalan politik agar marwah demokrasi kembali utuh.
"Kalau sebuah peradaban pernah dicatat, maka bukan tidak mudah untuk membangun kembali dan memperbaiki ke arah yang lebih bagus. Kontribusi politik sangat dibutuhkan. Kalau mau memutus lingkarang setan kemiskinan, salah satunya yang bisa berperan penting adalah politik," kata dia.
Sebelum mengakhiri sambutannya, ia pun berpesan bahwa ada empat hal yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa yakni, Keingin tahuan tidak terbatas, punya daya kritis dan tidak cepat puas, selalu berkolaborasi untuk membentuk jejaring, dan menjadi warga pencipta sesuatu yang baru.
Previous Post Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Raih Akreditasi A dari Perpusnas RI
Next Post Talk Show UIN Alauddin-BPIP RI, Bahas Isu Intoleransi, Ekstrimisme dan Radikalisme